Jakarta - KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik kritik menohok dari praktisi hukum tata negara sekaligus aktivis, Syukur Mandar.
Menurut Syukur Mandar dalam diskusi progesif yang digelar Sinkos, di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026, MK telah bertindak genit dengan menyodorkan pertimbangan hukum yang ambigu, sekaligus melemparkan "racun tikus" yang kini diperebutkan oleh partai-partai politik demi syahwat kekuasaan semata.
Syukur Mandar menyoroti bagaimana peradilan tinggi konstitusi tersebut seharusnya bersikap tegas sejak awal melalui putusan dismissal, mengingat persoalan legal standing pemohon maupun MK tidak terpenuhi secara akademis dan normatif.
Alih-alih menyelesaikan ketidakpastian hukum, MK dinilai justru sengaja masuk ke pusaran dinamika politik praktis, dengan melontarkan pertimbangan yang mengambang.
"Mari kita selami kenakalan MK ini, kegenitan MK masuk di pusaran politik. MK agak genit dalam soal ini melempar 'racun tikus', kemudian partai-partai ini beramai-ramai mencoba untuk memakannya," tegas Syukur.
Syukur Mandar mengatakan, manuver genit MK ini memaksa publik dan rakyat Indonesia kembali tersandera oleh permainan elit politik. Publik dipaksa menyaksikan panggung komedi politik di mana para pimpinan partai saling sikut mendandani kepentingan kelompoknya masing-masing, merancang skenario pengganti wakil presiden, dan memperkeruh ruang publik dengan perdebatan yang tidak substansial.
"Secara normatif, MK pernah diperalat untuk meloloskan barang ini. Sekarang, dampak kegenitan MK ini memperparah perdebatan di ruang publik apakah ijazah Gibran ada atau tidak, lalu pantas dimakzulkan atau tidak," kata Syukur Mandar.
Pertontonkan Kebodohan di Tengah Penderitaan Rakyat
Ia mengatakan, ketika negara dihimpit oleh terpuruknya sektor pendidikan, merosotnya kualitas layanan kesehatan, dan anjloknya daya beli masyarakat, para elit politik justru menutup mata dan sibuk berebut kursi jabatan.
Syukur Mandar menyayangkan bagaimana rekrutmen kepemimpinan nasional dan kekuasaan dijadikan sekadar alat politik untuk mengatur kepentingan kelompok, alih-alih menghadirkan solusi konkret atas penderitaan rakyat.
"Kita ini sampai kapan menonton orang-orang ini mempertontonkan kebodohannya di ruang publik? Mau sampai kapan? Elit negeri ini sibuk ngurusi posisi mereka—siapa yang pantas jadi wapres—tetapi tidak bicara solusi pada persoalan bangsa ini. Pendidikan makin terpuruk, kesehatan juga begitu, daya beli makin turun!" tandasnya.
Di sisi lain, Syukur Mandar juga melayangkan sentilan keras terhadap postur pemerintahan dan restrukturisasi kabinet saat ini. Ia menilai postur koalisi elit yang ada tidak lagi sekadar gemuk, melainkan sudah berada pada taraf "obesitas" yang tidak efektif dan berbiaya mahal bagi beban negara.
"Kabinet gemuk ini saya sudah bilang lebih daripada gemuk, sudah 'obesitas' kabinet ini. Anda tahu kan, kalau orang obesitas, saking gemuknya dia ngurusi dietnya dan pola makannya, sampai pejabatnya tambah gemuk, rakyatnya tambah kurus!" kata Syukur.
Menurut Syukur Mandar, koalisi yang terbentuk hari ini adalah koalisi elit partai demi mengamankan posisi dan kekuasaan masing-masing, bukan koalisi rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Karena itu, Syukur mendesak Presiden Prabowo Subianto agar berani menghentikan pertikaian antar-kelompok ini dan fokus menempatkan figur-figur yang jujur, berintegritas dan berakhlak demi menyelamatkan masa depan bangsa.
RSP