Perang yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika, menyingkap suatu realitas kejahatan dalam politik dunia. -- Hukum internasional sering berhenti di meja diplomasi ketika harus berhadapan dengan kepentingan kekuatan besar. Maka dalam konflik yang melibatkan Palestina, dunia kini telah menyaksikan selama puluhan tahun, bagaimana resolusi-resolusi PBB tidak pernah dijalankan oleh penegak keadilan yang nyata. -- Sejak berdirinya Israel 1948, bangsa Palestina hidup dalam keadaan tertekan, akibat "ganasnya" militer Israel mengusir penduduk setempat dan blokade ekonomi. -- penderitaan panjang penduduk Palestina, semakin hari bertambah parah. Padahal sejumlah resolusi internasional, seperti: Resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB telah memberikan ultimatum terhadap agresi militer Israel di Palestina. Namun lagi-lagi, penegasan resolusi Dewan Keamanan PBB tidak digubris oleh Israel. Resolusi telah menegaskan, bahwa wilayah yang diduduki melalui perang harus dikembalikan. Namun prakteknya, implementasi prinsip resolusi 242-338 tidak pernah terjadi. -- Demikian sebaliknya, justru makin lama penampakan ketidak adilan ditimpahkan kepada bangsa Palestina. Realitas ini menunjukkan, bahwa konflik Palestina bukan sekedar sengketa wilayah. -- Namun ini merupakan bagian dari struktur kekuasaan global yang zalim, dan kesewenangan didalam keputusan politik, sering kali lebih menentukan daripada hukum internasional dan keadilan itu sendiri. -- Situasi penindasan ini, peran Amerika Serikat tidak dapat diabaikan begitu saja. - Selama beberapa dekade, Washington menjadi sekutu, malah centeng utama Israel, baik secara militer maupun diplomatik. - Dimasa pemerintahan Donald Trump, dukungan AS menjadi lebih mengerikan. Pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel, serta lahirnya Abraham Accords. Pada kenyataannya, tidak bebas dari tekanan politik sepihak.
Sinyal yang diberikan kepada Israel, bahwa pemaksaan untuk merombak tatanan Timur Tengah, sepenuhnya demi kepentingan Israel. -- Dalam lanskap politik ini, Iran menempati posisi yang sepenuhnya berbeda, dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan. - Sejak Revolusi Iran 1979, kepemimpinan Iran menempatkan Palestina sebagai isu ideologi sentral. Dengan begitu, doktrin politik Republik Islam Iran, Israel dipandang sebagai entitas yang berdiri diatas tanah yang dirampas dari rakyat Palestina. - Dukungan Iran terhadap Palestina, bukan hanya retorika. Selama beberapa dekade, Iran memberikan dukungan finansial, pelatihan militer dan teknologi persenjataan kepada kelompok - kelompok perlawanan Palestina, seperti: Hamas, dan Islamic Jihad Palestina. -- Ironi besar dari tragedi Palestina adalah: bahwa dunia Islam-- yang secara kolektif sebenarnya memiliki potensi kekuatan yang besar, sekaligus memiliki peranan penting dalam ekonomi energi global -- justru menjadi seperti: macan ompong dan menjadi agen AS dan Israel. --- Organisasi seperti, Organisation of Islamic Cooperation ( OIC ) sering menghasilkan deklarasi politik yang keras, tetapi nyaris tak pernah diikuti langkah konkret yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. - Sebagian negara Timur Tengah, bahkan memilih menormalisasi hubungannya dengan Israel. Kadang hubungan itu secara sembunyi - sembunyi, bahkan secara terang- terangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa solidaritas terhadap Palestina, lebih sering berhenti pada formalitas perundingan. -- Indonesia memiliki posisi yang unik dalam isu Palestina. -- Sejak masa Ir.Soekarno, dukungan terhadap Palestina menjadi bagian dari identitas politik Indonesia. Dukungan ini mengingatkan Indonesia, sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. -- Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan negara Palestina, bahkan menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. -- Oleh karena itu sudah tentu, dalam praktek geopolitik modern, posisi Indonesia sering berhadapan dengan realitas yang lebih kompleks.
Sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang terintegrasi dalam sistem global, Indonesia tetap menjaga hubungan strategis dengan berbagai kekuatan besar. Pada kenyataannya, Indonesia sejak zaman Soeharto, selalu mampu menavigasi diantara kedua kepentingan ini, tanpa pernah menyerah kepada tekanan AS. -- Namun sangat disayangkan, Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, pendekatan kebijakan luar negeri terlihat sangat lemah. - Cita-cita Indonesia mempertahankan dukungan diplomatik terhadap Palestina, kini dipertanyakan oleh publik. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, keberanian negara jarang muncul dengan sendirinya. Negara muncul, ketika sering lahir dari tekanan moral masyarakat. - Negara seringkali, cenderung berlindung dibalik bahasa: demi kepentingan stabilitas nasional dan upaya menjaga hubungan internasional. Sebaliknya, masyarakat lebih lugas berbicara dalam bahasa: keadilan dan prinsip kemerdekaan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, adalah hak setiap warga negara.
Dalam konteks Palestina, tekanan rakyat Indonesia memiliki arti yang sangat krusial. Apalagi dukungan terhadap Palestina, bukan sekedar isu kebijakan luar negeri, tetapi bagian dari identitas historis bangsa Indonesia-- yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Dalam situasi geopolitik yang menindas seperti sekarang ini, keberanian politik pemerintah perlu diupayakan melalui tekanan dan gerakan moral Civil Sociaty, Ormas Keagamaan, kaum akademisi, dan gerakan solidaritas yang bersifat akar rumput, agar benar - benar menciptakan politik Will yang efektif. -- Narasumber: Dr.Haidar Bagir,M.A. di tulis kembali,
Oleh: OIR/SINKOS. - Pemerhati Timur Tengah.
