JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa kehadirannya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kompromi politik. Ia mengaku melihat keseriusan dan gagasan besar Prabowo dalam melakukan transformasi Indonesia, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Hal itu disampaikan Budiman saat berdialog dengan kritikus politik Faizal Assegaf dalam sebuah podcast. Budiman menjelaskan perjalanan pemikirannya sejak menjadi aktivis hingga akhirnya berada di lingkar pemerintahan Prabowo.
Menurut Budiman, awalnya ia mendukung Prabowo karena pertimbangan geopolitik dan geoekonomi. Ia melihat Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami perubahan lingkungan strategis global, termasuk potensi konflik di kawasan Laut China Selatan, Taiwan dan Korea.
Namun, setelah mengikuti berbagai rapat kabinet, rapat terbatas serta berdiskusi langsung dengan Prabowo, pandangannya semakin kuat.
“Setelah saya ikuti rapatnya, rapat kabinet paripurna, rapat terbatas, diskusi dengan beliau, lama-lama ini kayak gua zaman muda,” kata Budiman.
Ia menilai Prabowo memiliki perhatian yang kuat terhadap persoalan kemiskinan sekaligus masa depan bangsa. Menurut Budiman, pendekatan tersebut berbeda dari sekadar memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin.
“Ketika Pak Prabowo bicara kemiskinan, dia bukan bicara kemiskinan biasa. Kemiskinan struktural harus diselesaikan,” ujarnya.
Budiman mengatakan, kemiskinan harus dipahami secara lebih luas. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, aset, pekerjaan produktif, teknologi dan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi.
Ia mengkritik pendekatan yang terlalu mengandalkan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan seperti bansos dan BLT tetap diperlukan untuk mencegah masyarakat jatuh lebih dalam ke kemiskinan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan.
“Selama ini kemiskinan hanya dilihat sebagai orang miskin dianggap kekurangan uang cash. Kalau itu masalahnya, digelontorkan saja dana sebanyak-banyaknya,” katanya.
Karena itu, BP Taskin menurut Budiman harus memiliki peran yang lebih kuat dalam mengorkestrasi kebijakan antarkementerian. Ia mengatakan persoalan kemiskinan selama ini masih ditangani secara sektoral.
BP Taskin, lanjutnya, tengah menyusun rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan sebagai penerjemahan program prioritas pemerintah. Namun, ia mengakui kewenangan badan tersebut saat ini belum cukup kuat.
Budiman mengungkapkan dirinya telah menyampaikan langsung kepada Prabowo agar kewenangan BP Taskin diperbesar.
“Pak, kami butuh skala dan kewenangan yang lebih besar,” kata Budiman kepada Prabowo dalam sebuah rapat terbatas.
Menurut dia, Prabowo merespons dengan meminta perubahan Peraturan Presiden yang menjadi dasar kelembagaan BP Taskin. Proses perubahan tersebut, kata Budiman, sedang berjalan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ia berharap BP Taskin nantinya tidak hanya menjalankan fungsi teknokrasi dan koordinasi, tetapi juga memiliki kemampuan “koeksekusi” bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Koeksekusi bukan eksekusi sendiri, tetapi koeksekusi dengan kementerian-kementerian,” jelasnya.
Budiman mencontohkan perlunya sinergi BP Taskin dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Agama serta kementerian yang menangani pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya redistribusi aset dan akses. Menurutnya, agenda pengentasan kemiskinan harus mencakup reforma agraria, penguatan koperasi serta distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Faizal Assegaf juga mempertanyakan apakah keberadaan BP Taskin hanya merupakan kompromi politik untuk mengakomodasi Budiman yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis kritis.
Budiman menolak anggapan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sebelum menjadi Kepala BP Taskin, Prabowo justru pernah menawarinya posisi Menteri Luar Negeri.
Ia mengatakan tawaran tersebut menunjukkan bahwa penunjukannya di BP Taskin bukan sekadar upaya “menghibur” dirinya.
Budiman juga menegaskan kesetiaannya kepada pemerintahan Prabowo tidak berarti kehilangan sikap kritis. Ia menyatakan siap mendorong penguatan kelembagaan BP Taskin jika kewenangannya belum memadai.
“Kalau soal bicara apakah saya dibatasi kompromi, saya sudah sampaikan bahwa kami butuh kewenangan lebih besar dan hari ini sedang diproses Perpres untuk itu,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan dirinya maju dalam kontestasi politik 2029, Budiman mengatakan persoalan tersebut bukan prioritasnya. Ia justru menyatakan pernah menyampaikan kepada Prabowo bahwa agenda transformasi Indonesia membutuhkan waktu yang panjang.
Budiman bahkan menyebut Prabowo perlu menjalankan gagasan transformasi yang dituangkannya dalam buku hingga dua periode.
“Pak, kalau Bapak menjalankan apa yang Bapak tulis dalam buku Bapak, Transformasi Strategi Transformasi Bangsa, Bapak wajib dua periode,” kata Budiman.
Alasannya, menurut dia, persoalan Indonesia sudah bersifat kronis dan kompleks sehingga membutuhkan kesinambungan kepemimpinan.
Budiman juga menyoroti kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang berkembang di media sosial. Ia mengingatkan publik agar tidak selalu menganggap opini digital sebagai gambaran utuh realitas.
Menurutnya, algoritma media sosial, akun anonim dan perang informasi dapat membentuk persepsi publik secara masif. Ia bahkan menyebut potensi “perang kognitif” sebagai salah satu tantangan baru yang harus dihadapi Indonesia.
Di tengah berbagai kritik tersebut, Budiman mengatakan dirinya melihat sebuah gagasan besar dalam kebijakan Prabowo, terutama pembangunan sumber daya manusia.
Ia mencontohkan gagasan sekolah unggulan di berbagai daerah pelosok agar anak-anak berprestasi dari daerah terpencil memiliki kesempatan mengakses universitas-universitas terbaik dunia.
“Anak di Lembah Anai di Sumatera Barat, anak di pinggir pantai di Morotai yang jenius bisa bersekolah di top 50 universities,” ujarnya.
Bagi Budiman, pendidikan merupakan jembatan penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi perubahan global.
Ia menilai pembangunan Indonesia tidak cukup hanya membuat orang miskin memiliki lebih banyak uang, tetapi harus membuat mereka berdaya, memiliki kapasitas produksi, memperoleh akses terhadap pendidikan dan mampu menentukan masa depannya sendiri.
Karena itu, Budiman menegaskan dukungannya kepada Prabowo didasarkan pada keyakinan bahwa agenda transformasi tersebut harus dikawal.
“Berpikir untuk mengkhianatinya, berpikir untuk melikungnya, berpikir untuk menyiainya atau apa pun, meskipun tentu saja jauh kapasitas saya, pikiran itu saja buat saya sudah merasa bersalah,” katanya.
Budiman menegaskan dirinya memilih berada di dalam pemerintahan untuk membantu menjalankan agenda tersebut, sekaligus mendorong agar BP Taskin memiliki kewenangan yang cukup untuk benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.
Saksikan video dibawah ini:
Editor: Redaksi
