JAKARTA — Dinamika perpolitikan dan tata kelola pemerintahan kembali menuai kritik tajam. Sorotan kali ini tertuju pada cara elite merespons berbagai krisis nasional. Dalam diskusi mendalam yang diunggah oleh kanal Sinkos Indonesia bertajuk “Pesan Tegas: Guntur Romli, Ahmad Doli, Sayuti Asyathri, Selamat Ginting, Ishak Rafick, dll”,
Sayuti Asyathri memberikan pandangannya mengenai rapuhnya bangunan hukum dan institusi politik di Tanah Air. Menurut Sayuti, penyelenggara negara dan para elite saat ini kerap terjebak pada cara berpikir hitam-putih yang emosional.
Pola pikir tersebut dinilai mengabaikan esensi tata kelola yang baik, mulai dari perumusan kebijakan publik yang terburu-buru hingga cara negara menyikapi polemik konstitusi. “Kita sebenarnya menyaksikan akhir-akhir ini terjadi memang fenomena pendangkalan. Orang tidak masuk kepada esensi tapi lebih pada yang di permukaan,”
kata Sayuti Asyathri dalam potongan diskusi tersebut, Ia menyoroti bahaya penggunaan sentimen ideologis sebagai tameng untuk menutupi kegagalan manajerial pemerintah. Menurutnya, hal ini terlihat dari reaktifnya pejabat dalam [isu geopolitik yang disebut] hingga eksekusi program populis yang ia nilai justru merugikan masyarakat di tingkat bawah.
Sayuti juga mengevaluasi produk-produk politik yang memicu krisis, termasuk polemik lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Baginya, persoalan tersebut bukan semata urusan individu, Ia menilai hal itu menunjukkan kegagalan struktur hukum dan penyelenggara pemilu dalam menutup celah manipulasi sistem, Guna mengatasi kebuntuan tersebut.
Sayuti mengingatkan pentingnya mengembalikan penyelesaian krisis pada Sila Keempat Pancasila. Ia mendesak Presiden dan para elite tidak mengambil keputusan secara eksklusif di lingkaran istana, melainkan membuka ruang konsensus kenegaraan yang lebih luas.
“Kalau orang-orang dewasa negara ini berkumpul dan melakukan musyawarah, itu bisa melampaui hambatan-hambatan hukum. Musyawarah itu penting untuk menghadapi kebuntuan hukum dan politik,” tegasnya.
Hingga kini, diskursus seputar arah perbaikan sistem ketatanegaraan, kematangan elite, serta pentingnya musyawarah tingkat tinggi terus menjadi sorotan tajam para pengamat, jurnalis, dan aktivis dalam upaya menjaga stabilitas bernegara.
