Jakarta - PENGAMAT politik dari Masa Depan Institute, Ishak Rafick, melontarkan kritik keras terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam diskusi Progresif Sinkos Indonesia pada Kamis, 22 Oktober 2026, Ishak menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari komposisi kabinet yang dinilainya terlalu gemuk, tata kelola aset BUMN di bawah Danantara, hingga mandeknya penegakan hukum dan konstitusi di DPR.
Ishak menilai struktur kabinet Prabowo saat ini terlampau besar dan tidak efisien. Membengkaknya jumlah menteri serta jajaran penasihat dianggap membuat konsolidasi pemerintahan tidak berjalan optimal.
"Prabowo dengan kabinetnya yang melampaui Kurawa banyaknya itu, 107 menteri... ditambah Wantimpres 26 lagi, jadi total 138 orang, dalam keadaan apapun tidak pernah bisa rapat paripurna," kata Ishak.
Menurut Ishak, dominasi figur-figur lama dalam jajaran menteri inti membuat Prabowo tampak berjuang sendirian di tengah gejolak ekonomi dan sosial.
Ia mengibaratkan keberadaan belasan menteri berlatar belakang rezim terdahulu seperti "pion musuh" dalam papan catur yang mengacak-acak jalannya pemerintahan. "Selama dua tahun itu Prabowo seperti presiden yang sendirian, dia sepi," ujar Ishak.
Ia juga menepis klaim pemerintah terkait solidaritas dan keberhasilan kinerja ekonomi. Di tingkat tapak, kata Ishak, masyarakat—khususnya kalangan ibu rumah tangga—terus terhimpit oleh kenaikan harga bahan pokok. "Kita tidak bisa dengan omon-omon merasa kaya saja ketika ibu-ibu kita setiap hari mengeluh karena harga-harga naik," tegas Ishak.
Selain masalah kabinet, Ishak menguliti klaim keberhasilan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia mengkritik narasi kekayaan Danantara yang disebut-sebut mencapai Rp 14.500 triliun (US$ 900 miliar).
Menurut Ishak, angka fantastis tersebut bukanlah murni pertumbuhan nilai dari nol, melainkan sekadar konsolidasi dari 107 aset BUMN yang sudah ada sebelumnya. Ia menyoroti minimnya transparansi dan kontribusi nyata lembaga tersebut terhadap pendapatan negara.
"Selama dua tahun tidak ada laporan BPK dan tidak ada duit keuntungan dari Danantara ini yang dulunya setiap tahun disumbangkan oleh BUMN itu Rp90 triliun... pada tahun 2025 dan 2026 nol, tidak dikasih ke APBN," papar Ishak.
Ia memperingatkan bahwa keuntungan yang diklaim Danantara diduga berasal dari aksi lepas aset strategis nasional, bukan peningkatan kapasitas bisnis murni. "Bukan kemampuan bisnis atau ekspor kita yang hebat, tapi jual pelabuhan, jual pembangkit listrik. Kalau ini dianggap keuntungan, tahun depan kita tidak akan punya keuntungan lagi kalau semua aset habis dijual," tambahnya.
Di sisi hukum dan tata negara, Ishak mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan polemik yang berlarut-larut terkait isu keabsahan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ishak menilai DPR seharusnya bertindak tegas menyerap aspirasi publik, gerakan mahasiswa, dan kalangan akademisi ketimbang saling melempar bola kewenangan dengan MK." Rakyat itu sudah protes bertahun-tahun dalam urusan Gibran ini…
inilah yang harus didengar oleh DPR. Ketika harkat dan martabat kita dihancurkan oleh Jokowi dengan menaikkan Gibran hingga merusak UUD 1945, kalian sebetulnya harus marah, bukan berputar-putar," katanya.
