Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali akan mereshuffle Kabinet Merah Putih. Sejumlah nama akan berganti di beberapa kursi menteri atau lemba setingkat menteri. Salah satunya nama Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurachman akan menempati posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Dudung mengaku menerima panggilan mendadak dari ajudan presiden. Dudung diminta menghadap pukul 15.00 WIB tanpa penjelasan agenda. Menurutnya, pertemuan dengan presiden biasanya terkait permintaan saran sebagai penasihat bidang pertahanan nasional.
Isu langsung berkembang. Dudung disebut akan mengisi posisi Kepala Staf Presiden (KSP). Posisi itu saat ini dijabat Muhammad Qodari.
Jika skenario ini terjadi, Qodari dikabarkan akan digeser menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus memimpin badan komunikasi pemerintah. Pos ini selama ini dinilai lemah dalam menyampaikan narasi kebijakan.
Nama lain ikut muncul. Abdul Kadir Karding disebut akan mengisi Kepala Badan Karantina. Sementara Hasan Nasbi disiapkan sebagai Utusan Khusus Presiden bidang komunikasi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tidak membantah isu ini. Ia hanya memberi jawaban singkat, “Tunggu saja.” Pernyataan resmi disebut akan disampaikan langsung oleh presiden.
Dudung bukan nama baru. Ia pernah menjabat Pangdam Jaya pada 2020 hingga 2021. Setelah itu, Dudung naik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ke-33 pada 2021 hingga 2023.
Sejak Oktober 2024, Dudung dipercaya menjadi penasihat presiden bidang pertahanan nasional. Kariernya banyak dihabiskan di satuan infanteri, dengan pengalaman lapangan yang panjang.
Sejak menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo sudah tiga kali merombak kabinet.
Reshuffle pertama pada 19 Februari 2025 mengganti Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto.
Reshuffle kedua pada 8 September 2025 menyasar beberapa posisi menteri dan wakil menteri.
Reshuffle ketiga pada 17 September 2025 menggeser Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Kini, publik menilai perombakan berikutnya tinggal menunggu waktu.
Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menegaskan reshuffle adalah langkah strategis. Ia menyebut menteri yang tidak produktif harus diganti.
Menurut Idrus, masalah utama pemerintahan bukan pada presiden. Ia menilai hambatan justru ada pada kinerja para pembantu presiden di kementerian.
Ia juga menyebut reshuffle penting untuk menjaga efektivitas kabinet. Langkah ini bisa memperkuat stabilitas politik dan mempercepat implementasi kebijakan nasional.
Idrus memaparkan lima fondasi utama pemerintahan saat ini. Pertama, pembangunan berbasis Pancasila. Kedua, menjaga Indonesia sebagai rumah bersama. Ketiga, memperkuat persatuan dalam keberagaman.
Keempat, fokus pada ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi sumber daya. Kelima, membangun kabinet solid melalui kolaborasi lintas kekuatan politik.
Namun, Idrus menilai implementasi di lapangan belum optimal. Karena itu, perombakan kabinet dianggap perlu untuk mempercepat kinerja.
Wacana reshuffle sebenarnya sudah muncul sejak awal 2026. Isu ini sempat mencuat setelah pertukaran posisi Thomas Djiwandono dan Juda Agung.
Setelah Lebaran 2026, isu kembali menguat. Kini, sinyal dari Istana membuat spekulasi semakin jelas.
Publik menunggu langkah resmi Presiden Prabowo. Jika reshuffle terjadi, peta kekuasaan di lingkar Istana akan berubah signifikan.
-RSP/SINKOS-