JAKARTA — Pengamat ekonomi politik sekaligus Direktur Eksekutif Masa Depan Institute, Ishak Rafick, menilai pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17 ribu per dolar AS bukan semata dipicu faktor global. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan struktural yang telah mengakar sejak krisis moneter 1998.
Dalam podcast Sinkos yang dipandu Alip Purnomo, Ishak menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini sebagai situasi yang “anomali”. Pasalnya, di tengah klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang disebut tetap baik, nilai tukar rupiah justru tertekan dan pasar modal mengalami pelemahan.
“Situasi ekonomi hari ini anomali. Pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi bagus, tetapi rupiah terpuruk dan IHSG turun. Ini menunjukkan ada persoalan mendasar,” ujarnya.
Menurut Ishak, akar masalah ekonomi saat ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebijakan pasca-krisis 1998, ketika Indonesia mengikuti skema yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF), termasuk membiarkan nilai tukar rupiah bergerak mengikuti mekanisme pasar.
Ia menilai kebijakan tersebut mengubah posisi rupiah menjadi rentan terhadap spekulasi pasar internasional. Menurutnya, sejak saat itu Indonesia tidak lagi memiliki kendali kuat terhadap arah mata uang nasional.
“Soeharto jatuh oleh pukulan nilai tukar ini. Ketika rupiah dilepas di pasar uang, semuanya hancur. Semua yang dibangun selama puluhan tahun runtuh,” kata Ishak.
Ia juga menilai nilai tukar rupiah kini lebih dipengaruhi dinamika pasar keuangan global daripada faktor domestik. “Nilai tukar rupiah akhirnya ditentukan di Singapura dan London. Kita tidak lagi ikut menentukan nilai mata uang sendiri,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan kurs, Ishak turut mengkritik kebijakan penanganan krisis perbankan melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, skema tersebut justru memberikan ruang bagi penyelamatan aset kelompok tertentu, sementara beban jangka panjang ditanggung negara.
Ia mencontohkan sejumlah bank yang menerima dukungan dana negara kemudian berpindah kepemilikan setelah disehatkan melalui obligasi rekapitalisasi.
“BCA setelah disehatkan dengan obligasi puluhan triliun, dijual hanya sekitar Rp10 triliun. Padahal nilainya sangat besar,” katanya.
Ishak menilai dampak kebijakan tersebut masih terasa hingga kini karena negara harus menanggung pembayaran obligasi dalam jangka panjang.
“Setiap tahun negara membayar cicilan triliunan rupiah. Itu menjadi beban panjang bagi APBN,” ujarnya.
Menurutnya, situasi pasca-krisis juga melahirkan kembali kelompok ekonomi besar yang kini disebutnya sebagai oligarki. “Orang-orang ini dulu mati suri, sekarang hidup lagi sebagai oligarki,” katanya.
Ishak juga mengingatkan dampak serius pelemahan rupiah terhadap utang pemerintah maupun korporasi. Ia menilai perusahaan yang memiliki pinjaman berbasis dolar akan menghadapi lonjakan beban ketika kurs melemah tajam.
“Ketika utang jatuh tempo dan dolar sudah Rp18 ribu, semua perusahaan Indonesia tidak mampu membayar utangnya,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi itu berpotensi memicu perpindahan kepemilikan aset nasional kepada pihak asing dengan harga murah.
Selain itu, Ishak mengkritik sistem devisa bebas yang diterapkan Indonesia. Ia menilai hasil ekspor nasional banyak disimpan di luar negeri sehingga tidak memperkuat cadangan devisa nasional.
“Surplus perdagangan ratusan miliar dolar, tetapi devisa kita tidak bertambah signifikan. Karena uangnya tidak masuk ke Bank Indonesia,” katanya.
Ia membandingkan Indonesia dengan China yang mewajibkan devisa hasil ekspor masuk ke sistem perbankan nasional. Karena itu, ia mendorong pemerintah menerapkan kontrol devisa untuk memperkuat posisi rupiah dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal.
Meski cukup keras mengkritik kebijakan ekonomi, Ishak menilai langkah pemerintah menambah likuiditas kepada bank-bank Himbara sebagai kebijakan yang tepat di tengah perlambatan ekonomi dan melemahnya sektor industri.
“Likuiditas ekonomi kita sedang seret. Banyak industri mati, pabrik tutup, PHK terjadi di mana-mana,” katanya.
Namun ia mengingatkan tambahan dana tersebut berpotensi hanya berputar di sektor keuangan apabila sektor riil tidak bergerak.
Di akhir diskusi, Ishak menyampaikan sejumlah langkah yang menurutnya perlu dilakukan pemerintah, antara lain penguatan kontrol devisa, penataan sektor pertambangan dan energi, efisiensi kabinet, penertiban konglomerasi, serta membuka ruang bagi gagasan alternatif.
Ia juga menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memiliki visi besar, tetapi menghadapi tantangan internal.
“Prabowo punya cita-cita besar membangun republik, tetapi dia dikelilingi orang-orang lama,” ujarnya.
-BP/SINKOS-