Jakarta – Memasuki fase krusial pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibanding sekadar menjaga stabilitas politik. Tantangan sesungguhnya, menurut pengamat politik Prof. TB Massa Djafar, adalah bagaimana membuktikan kepada publik bahwa pemerintahannya benar-benar membawa perubahan dan tidak sekadar menjadi kelanjutan dari pola kekuasaan sebelumnya.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Djafar dalam Podcast Sinkos bersama kritikus politik Faizal Assegaf. Dalam diskusi yang berlangsung panjang, ia menyoroti berbagai persoalan mulai dari komunikasi politik pemerintah, dominasi oligarki ekonomi, hingga munculnya gelombang kritik dan demonstrasi yang mulai mewarnai perjalanan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, sejak awal kemenangan Prabowo sudah dibayangi persepsi bahwa pemerintahan baru merupakan bagian dari keberlanjutan rezim sebelumnya. Persepsi itu, kata dia, menciptakan ekspektasi yang sangat tinggi dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan mendasar dalam tata kelola negara dan ekonomi nasional.
“Harapan publik sebenarnya besar. Banyak yang mendukung Prabowo karena menginginkan perubahan. Tetapi dalam perjalanan waktu, sebagian masyarakat belum melihat perubahan itu secara nyata,” ujarnya.
Prof. Djafar menilai sejumlah kebijakan pemerintah memiliki tujuan yang baik dan bahkan sejalan dengan amanat konstitusi. Namun masalah muncul pada tahap implementasi dan komunikasi kepada publik.
Ia mencontohkan sejumlah program strategis yang menurutnya memiliki niat baik, tetapi menuai kritik karena penjelasan yang tidak utuh dan pelaksanaan yang belum optimal. Akibatnya, masyarakat lebih banyak menerima informasi dari berbagai narasi yang berkembang di ruang publik daripada dari pemerintah sendiri.
“Kadang kebijakannya bagus, tetapi publik tidak memahami tujuan besarnya. Yang terlihat justru kelemahan implementasinya,” katanya.
Pertarungan Narasi di Ruang Publik
Menurut Prof. Djafar, salah satu kelemahan pemerintahan saat ini adalah belum kuatnya narasi politik yang menjelaskan arah besar kebijakan Presiden Prabowo.
Ia menilai partai-partai pendukung pemerintah belum berfungsi maksimal sebagai juru bicara kebijakan negara. Akibatnya, berbagai kritik dan serangan terhadap pemerintah lebih dominan dibanding penjelasan yang mampu meyakinkan masyarakat.
“Kebijakan strategis itu harus dibarengi dengan argumentasi yang kuat. Kalau tidak, publik akan mudah dipengaruhi oleh narasi yang berlawanan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, politik modern bukan hanya soal kekuasaan formal, melainkan juga pertarungan opini di tengah masyarakat. Karena itu, dukungan parlemen yang kuat tidak otomatis menjamin keberhasilan pemerintah jika opini publik bergerak ke arah yang berbeda.
Oligarki dan Kepentingan Ekonomi
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah dugaan adanya kelompok-kelompok ekonomi besar yang merasa terganggu oleh arah kebijakan Presiden Prabowo.
Prof. Djafar menilai ketika pemerintah mulai berbicara tentang penataan ulang penguasaan sumber daya ekonomi, transparansi ekspor, dan penguatan ekonomi nasional, maka akan muncul kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terancam.
Menurutnya, perlawanan terhadap kebijakan semacam itu tidak selalu dilakukan secara terbuka. Bisa saja muncul dalam bentuk pembentukan opini, tekanan politik, hingga mobilisasi berbagai isu sosial yang dapat melemahkan legitimasi pemerintah.
“Dalam politik, kelompok yang dirugikan kepentingannya akan mencari cara untuk mempertahankan pengaruhnya. Itu hal yang biasa,” katanya.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan berbagai gejala sosial yang berkembang belakangan ini.
Belajar dari Pengalaman Gus Dur
Prof. Djafar bahkan membandingkan situasi saat ini dengan pengalaman yang pernah dialami Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, Gus Dur memiliki banyak gagasan reformis yang progresif. Namun dalam praktiknya, dukungan politik dan sosial yang menopang gagasan tersebut tidak cukup kuat sehingga berbagai agenda perubahan menghadapi hambatan besar.
Ia melihat ada kemiripan dengan kondisi yang dihadapi Presiden Prabowo saat ini.
“Seorang presiden tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan politik formal. Harus ada dukungan masyarakat sipil, kelompok strategis, kampus, organisasi sosial, dan elemen-elemen masyarakat lainnya,” ujarnya.
Tanpa dukungan tersebut, kata dia, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang efektif.
Momentum Menentukan Arah
Prof. Djafar menilai saat ini merupakan momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk mempertegas arah kepemimpinannya.
Menurutnya, publik menunggu langkah nyata yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat, penguatan ekonomi nasional, dan penegakan hukum yang konsisten.
Ia menegaskan bahwa ketegasan seorang presiden tidak diukur dari pidato yang berapi-api, melainkan dari keberanian mengambil keputusan dan memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Pidato itu penting. Tetapi rakyat menilai dari tindakan. Ketika bicara melawan korupsi, melawan oligarki, atau memperkuat ekonomi rakyat, maka yang ditunggu adalah implementasinya,” katanya.
Prof. Djafar juga menilai Presiden perlu lebih aktif membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, selama ini komunikasi pemerintah masih terlalu elitis dan belum menyentuh basis masyarakat secara luas.
Padahal, di tengah derasnya arus informasi dan pertarungan opini, dukungan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah pemerintahan.
Pertaruhan Legacy Prabowo
Di akhir diskusi, Prof. Djafar menyebut bahwa yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya keberhasilan program-program pemerintah, melainkan juga warisan kepemimpinan Presiden Prabowo sendiri.
Menurutnya, Presiden memiliki peluang besar untuk meninggalkan jejak sejarah sebagai pemimpin yang berhasil memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Namun peluang tersebut hanya bisa diwujudkan jika pemerintah mampu menunjukkan konsistensi antara visi, kebijakan, dan tindakan.
“Kalau langkah-langkah strategis itu benar-benar diwujudkan, maka masyarakat akan melihat ada perbedaan. Tetapi kalau tidak, publik akan menganggap semuanya sama saja,” ujarnya.
Karena itu, Prof. Djafar menilai periode saat ini merupakan fase penentuan. Bukan hanya bagi masa depan pemerintahan Prabowo, tetapi juga bagi arah pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
“Ini bukan lagi soal janji atau wacana. Ini soal pembuktian,” pungkasnya.
-BP/SINKOS-