Jakarta - MENGHANGATNYA peta politik nasional dan dinamika ekonomi yang semakin menantang, nasib dan kesejahteraan masyarakat luas diharapkan tetap menjadi prioritas utama para pemimpin bangsa.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Progresif yang digelar Broadcast Sinkos Indonesia yang dipandu Faizal Assegaf, Kamis, 22 Oktober 2026 yang menghadirkan sejumlah politisi, pengamat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tokoh pemikir nasional.
Para narasumber menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari kedaulatan energi nasional, polemik kepemimpinan, perombakan kabinet, hingga nasib program-program sosial yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat kecil.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa dalam menghadapi berbagai potensi krisis-baik di tingkat politik, ekonomi dan ketegangan geopolitik global, semua langkah dan keputusan yang diambil oleh elite politik dan pemerintah harus mengutamakan keselamatan rakyat.
"Apapun keputusan yang mau diambil, harus berdasarkan segalanya atas kepentingan rakyat Indonesia. Aspirasi rakyat itu yang harus didengar," kata Doli.
Doli juga menambahkan pentingnya menjaga harkat dan martabat bangsa serta nilai-nilai etika dalam bernegara, agar stabilitas nasional tetap terjaga dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Tokoh pemikir dan filsuf politik, Sayuti Asyathri, menyampaikan keprihatinannya terhadap kecenderungan publik dan politisi yang sering terjebak pada cara pandang dangkal serta saling tuduh. Menurutnya, di saat rakyat membutuhkan solusi nyata, perdebatan politik sering kali mengabaikan esensi kemanusiaan.
"Kita menyaksikan fenomena pendangkalan. Orang tidak masuk kepada esensi, tetapi lebih pada yang di permukaan, sehingga membuat kategori hitam-putih: dia musuh kita atau kawan kita. Ini berbahaya sekali," ujar Sayuti.
Ia mengingatkan agar para pimpinan bangsa kembali mempraktikkan pilar utama Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Dengan duduk bersama dan saling mendengar, berbagai persoalan bangsa -- termasuk nasib masyarakat terdampak krisis -- dapat diselesaikan secara bijaksana.
Sementara itu, Ramadhan Pohan memberikan penekanan pada pentingnya keberlanjutan program-program sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah, seperti program pemenuhan gizi dan bantuan pangan. Menurutnya, kebijakan publik tidak boleh sekadar menjadi wacana di tingkat atas, tetapi harus berdampak pada kesejahteraan keluarga.
"Ini bukan hanya sekadar gizi anak, tetapi juga menghubungkan antara gizi anak di sekolah dengan para petani, dengan pemasok lokal, bahkan dapur-dapur warga," tutur Ramadhan.
Ia menegaskan bahwa hadirnya negara harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang membuka lapangan kerja sekaligus menjamin urusan isi piring rakyat terpenuhi dengan baik.
Analis politik dan keamanan, Selamat Ginting, menyikapi pentingnya ketegangan politik segera diselesaikan agar pemerintah dapat bekerja fokus melayani masyarakat.
Ia menyoroti perlunya evaluasi dan langkah tegas dari Presiden dalam menata kabinet serta kepemimpinan nasional.
"Pemerintah harus berani mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk memperdebatkan hal-hal yang justru mengganggu fokus pelayanan kepada rakyat," kata Selamat Ginting.
Diskusi para tokoh ini menegaskan satu pesan utama bagi masyarakat: di tengah hiruk-pikuk kekuasaan dan pergolakan politik di tingkat atas, suara dan kebutuhan dasar rakyat -- mulai dari harga bahan pokok yang terjangkau, lapangan kerja, hingga rasa aman -- harus tetap menjadi kompas utama perjalanan bangsa Indonesia ke depan.