Padahal CAATSA bukan hukum internasional, bukan perjanjian, dan bukan mandat PBB. Kasus batalnya pengadaan Sukhoi Su-35 menunjukkan bagaimana ancaman sanksi bisa membelokkan keputusan strategis negara. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk: sejak kapan hukum nasional negara lain ikut menentukan kebijakan di Jakarta? Kalau ini dianggap normal, di mana letak kedaulatan Indonesia sebenarnya?
Bagikan
Politik dan Ketatanegaraan Memanas Terkait Status Hukum Gibran
23 Oktober 2026
14:30:00
Arif Rahman: Wacana Pemakzulan Gibran Berdampak Signifikan pada Konstelasi Politik Nasional
19 Oktober 2026
13:14:00
Hak Angket DPR dan Respons Presiden Prabowo Soal Wapres Gibran
16 Oktober 2026
18:13:00
Diskusi Panas Prof Henri Subiakto, Budi Arie, Syukur Mandar, Prof TB Massa Soal Gibran, Prabowo dll
13 Oktober 2026
18:30:00