JAKARTA — Dinamika politik nasional dan ketatanegaraan kembali memanas seiring menguatnya perdebatan mengenai kepastian hukum dan tindak lanjut putusan konstitusi di parlemen.
Dalam diskusi mendalam yang diunggah oleh kanal Sinkos Indonesia bertajuk “Pesan Tegas: Guntur Romli, Ahmad Doli, Sayuti Asyathri, Selamat Ginting, Ishak Rafick, dll”, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memberikan pandangannya mengenai mekanisme kelembagaan dalam merespons wacana pemakzulan.
Menurut Ahmad Doli, lambannya langkah DPR dalam merespons tuntutan publik untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tidak bisa dilepaskan dari realitas struktural lembaga tersebut. Ia menegaskan institusi legislatif tidak memiliki ruang untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara independen.
“Fraksi-fraksi yang ada di DPR itu adalah kepanjangan partai politik. Makanya, kita tidak bisa menunggu hanya sekedar institusi DPR, ini perlu ada kesepakatan pembicaraan antara pimpinan-pimpinan partai politik,” kata Ahmad Doli dalam potongan diskusi tersebut.
Pernyataan ini sekaligus merespons desakan kelompok masyarakat sipil yang menilai parlemen lamban dan berputar-putar dalam menyikapi status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagi Ahmad Doli, proses ketatanegaraan harus berpegang pada rasionalitas politik, Ia menilai para elite partai perlu segera duduk bersama
Ahmad Doli mengatakan setiap keputusan strategis ke depan harus melewati tiga pertimbangan, yakni menyerap aspirasi rakyat secara utuh, menjaga muruah dan etika konstitusi, serta memastikan stabilitas dan kedaulatan negara tidak terganggu.
Selain soal pemakzulan, Ahmad Doli juga menyoroti kelemahan tata kelola dalam implementasi visi Presiden Prabowo Subianto, Ia mendesak agar program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diatur melalui undang-undang.
Menurutnya, program yang hanya berbekal Peraturan Presiden (Perpres) berisiko menjadikan presiden sasaran tembak publik jika terjadi masalah di lapangan Hingga kini, diskursus seputar arah kebijakan parlemen, konsolidasi elite, serta stabilitas pemerintahan dalam merespons polemik konstitusi terus menjadi sorotan tajam para pengamat, jurnalis, dan aktivis dalam upaya menjaga akuntabilitas penyelenggara negara.
