SINKOS.CO - PRESIDEN Prabowo Subianto secara konsisten membangun narasi anti-korupsi, sejak masa kampanye hingga awal kepemimpinannya.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan berkomitmen dalam memberantas kejahatan korupsi.
Dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Pernyataan itu kembali diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024, di mana Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.
Konsistensi narasi anti-korupsi Prabowo berperan penting dalam membangun ekspektasi publik dan memperkuat legitimasi kebijakan anti-korupsi.
Prabowo berulangkali menyampaikan pesan serupa di berbagai forum. Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum dan kejahatan korupsi.
Pemerintahan Prabowo, menunjukkan sikap tegas dalam menindak kasus korupsi. Dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, Prabowo menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat adanya penurunan sebesar 15 persen pada indikator potensi korupsi di lingkungan pemerintahan dalam tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
Selain tindakan tegas terhadap birokrasi, Prabowo juga menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan. Setiap kebijakan anti-korupsi dikomunikasikan melalui pidato resmi, konferensi pers dan platform media sosial.
Kebijakan Anti-Korupsi pada Januari 2025, telah dipaparkan oleh Prabowo Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal dan reformasi birokrasi.
Strategi keterbukaan ini berdampak pada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Sebanyak dua poin dalam survei awal 2025 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia.
Pemerintah juga memperkuat hubungan dengan lembaga penegak hukum. Dalam kasus dugaan mega korupsi Rp271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Moeis, Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan tanpa intervensi politik. Dan sejumlah kasus korupsi lain yang merugikan negara ratusan triliun lainnya.
Di sisi lain, Prabowo juga memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah anggaran operasional APBN 2025 dan mendukung revisi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan.
Kejaksaan Agung mencatat peningkatan 30 penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, KPK melaporkan kenaikan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 40 persen pada periode November 2024 hingga Januari 2025.
Kebijakan anti-korupsi yang diterapkan Prabowo berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Komitmen itu diwujudkan dalam bentuk pakta integritas yang harus ditandatangani seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga. Selain itu, sistem evaluasi kinerja triwulanan juga memasukkan indikator integritas dan transparansi.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2025 menunjukkan 68 persen responden percaya terhadap keseriusan Prabowo dalam pemberantasan korupsi, meningkat dari 52 persen pada Oktober 2024.
Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik terhadap komitmen anti-korupsi pemerintahan Prabowo Subianto. Kita berharap hal ikhwal terkait pemberantas dan perang melawan korupsi tidak berhenti seperti layaknya kampanye di panggung politik.