Kehendak Politik Rakyat

Penulis: Rusdy Setiawan Putra  •  Jumat, 30 Januari 2026 | 16:34:00 WIB

SINKOS.CO - DALAM konteks Kekuasaan yang berlandaskan pada instrumen politik, korelasi sosial individu dengan kelompok tertentu akan menghadapi  kekuasaan yang berpijak pada ideologi, yang dimanifestasikan sebagai dasar perjuangan mencapai tujuan kekuasaan sebagai suatu kehendak politik rakyat.

Max Weber dalam bukunya tentang teori kekuasaan mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Dimana untuk hal itu dibutuhkan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial, walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain atau kelompok-kelompok tertentu dari kumpulan individu-individu dengan rencana, strategi, platform dan perjuangan politik.

Artinya, kekuasaan sangat dekat dan erat berhubungan dengan kesempatan, seseorang atau kelompok. Dalam hal ini kita tidak bisa mengesampingkan hubungan sosial, tujuan yang ingin dicapai, dan kehendak politik rakyat yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan final dari kekuasaan itu sendiri.

Ketika kita bicara Indonesia hari ini dalam kontekstualisasi kehidupan kekuasaan dan politik, kita telah mengalami berbagai hal untuk sampai pada cita-cita dan tujuan dari pendirian sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana founding fathers, telah berpikir keras, bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk sampai pada berdiri tegak, kuat dan kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan dan ujian dalam perjuangan untuk menyatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Sejarah pun mencatat bahwa Indonesia menghadapi jaman pra kemerdekaan, menegakkan kemerdekaan (Proklamasi 17 Agustus 1945) dan era pembangunan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi.

Bicara soal sejarah perjuangan pesatuan dan kesatuan bangsa dan negara, bicara tentang perjuangan kemerdekaan dan bahkan era pembangunan, kita tidak bisa melepaskan diri dari Kekuasaan dan Politik dalam makna yang luas.

Sejarah pun mencatat bahwa sejak Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah melaksanakan beberapa kali Pemilihan Umum (Pemilu), dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.  

Pada 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak. Tahapan-tahapan Pemilu 2024 ini telah dilakukan. Dan lebih kurang setahun sebelum Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari, partai-partai politik di Indonesia sudah mulai berbicara serius terkait siapa Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Tentu sah-sah saja kalau soal kekuasaan politik di Indonesia sudah ramai dibicarakan dan suhu politik nasional pun mulai sedikit memanas.

Sampai dengan hari ini, bursa Capres dan Cawapres sudah muncul ke permukaan. Tidak ketinggalan lembaga-lembaga survey pun ikut pula memanaskan suhu politik di Indonesia, dengan prediksi siapa saja tokoh-tokoh nasional yang masuk dalam radar kekuasaan untuk menjadi Capres dan Cawapres.

Sejumlah nama sudah bergerak. Salah satu Capres terkuat, dalam ide, gagasan, dan teruji serta memiliki visi dan misi yang futuristik adalah Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra ini bahkan sudah menulis buku berjudul: "Paradoks Indonesia dan Solusinya." Pada buku inilah kita akan tahu bagaimana Prabowo Subianto melihat Indonesia hari ini dan Indonesia di masa depan.

Prabowo Subianto adalah seorang yang kaya gagasan, pemberani, totalitas, loyalitas dan seorang visioner dalam membumikan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks perhelatan Pilpres 2024 mendatang, berbagai kalangan secara intens mengamati gerakan-gerakan yang mengarah pada Kontestasi Politik Pilpres 2024 mendatang, tentu juga mencium aroma politik yang sudah secara terbuka dapat diperhitungkan angin politik yang mengarah pada Pilpres 2024.

Reporter: Rusdy Setiawan Putra
Back to top