BOARD of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, Januari 2026 lalu, membuat saya mengernyitkan dahi.
Apa ihwalnya? Pembentukan BoP ini merupakan proposal Presiden Donald Trump ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025. Kemudian mendapatkan persetujuan. Dugaan saya, karena selaras dengan semangat Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB: demi perdamaian di Gaza.
PBB sepakat pembentukan BoP yang didirikan di tengah pertemuan World Economic Forum ke-56 di Davos, Swiss, pada 19-23 Januari 2026. Selanjutnya, BoP dipimpin oleh Presiden Trump, satu-satunya kepala negara pemiliki hak veto di PBB.
Namun badan dunia tersebut memberikan beberapa catatan, antara lain, BoP bersifat sementara yakni hanya tiga tahun, pengiriman pasukan perdamaian, dan bertugas membangun kembali Jalur Gaza, Palestina, yang hancur akibat serbuan militer Israel, Oktober 2023.
Dari hasil pertemuan awal BoP di Davos, ada 60-an negara yang tertarik menjadi bagian dari institusi tersebut, namun sejumlah negara Uni Eropa belum menyatakan bersedia menjadi anggota.
Bahkan, Jerman dan Spanyol memberikan sikap tegas: tidak bersedia bergabung. Dari Asia Tenggara, informasi yang saya peroleh, Malaysia tidak ingin terburu-buru mengamini ajakan Presiden Trump.
“Malaysia menunggu perkembangan perjalanan BoP,” tulis media.
Presiden Prabowo, saya perlu menegaskan sikap ragu atas keanggotaan Indonesia di BoP. Apakah kita dapat berperan maksimal di sana? Oleh sebab itu, saya meminta Presiden meninjau kembali posisi Indonesia.
Alasan saya begini, Trump dikenal sebagai kepala negara hipokrit. Nyaris seluruh kebijakan politiknya memiliki standar ganda yang sulit diterka arahnya.
Kita dapat belajar dari sikapnya yang tidak mengindahkan kedaulatan sebuah negara.
Awal Januari lalu, Trump memerintahkan pasukan Delta Force menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Situasi tegang di Amerika Latin belum reda, dia mengirimkan sinyal ingin mencaplok Greenland, Denmark.
Perkembangan berikutnya, Trump membuat situasi di Timur Tengah mendidih. Dia mengerahkan bala tentaranya, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kekuatan militernya ke perairan Teluk. Tujuannya satu: memerangi Iran.
Mengapa saya ingin Presiden Prabowo berpikir ulang. Saya berdalih atas kekhawatiran Indonesia bakal terjebak oleh permainan Presiden Trump yang memiliki agenda terselubung di balik kepemimpinannya di BoP.
Apakah benar Trump menginginkan Palestina merdeka dan berdaulat penuh di atas wilayahnya. Kenapa Trump tidak menyertakan Palestina dalam setiap pembicaraan perdamaian, Amerika Serikat justru menggadang-gadang Israel, negara biang kerok rusuh di Timur Tengah. Solusi dua negara selalu ditolak Israel, anak emas Amerika Serikat.
Indonesia, menurut keyakinan saya, hanya dimanfaatkan oleh Trump karena memiliki kedekatan emosional dengan rakyat Palestina. Sebab, Indonesia berpenduduk mayoritas muslim sebagaimana dianut bangsa Palestina.
Oleh sebab itu, Trump membujuk rayu Indonesia agar berada dalam satu barisan di bawah kepemimpinannya demi menyelesaikan masalah Palestina. Benarkah demikian? Saya tidak percaya 1000 persen dengan bujukan Trump.
Apalagi, Trump mewajibkan setiap anggota harus bayar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 17 triliun per tahun. Sementara, Indonesia kudu menyediakan iuran Rp 51 triliun jika ingin menjadi anggota BoP selama tiga tahun.
Bukankah jumlah dana itu sangat gede? Jika merunut pendapat BNPB, angka Rp 51 trilun tersebut dapat digunakan untuk merekonstruksi bencana alam di Nagroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Akhirul kalam, sekali lagi, saya meminta dengan hormat agar Presiden Prabowo meninjau kembali keanggotan Indonesia di BoP, sebelum semuanya terlambat. DPR janganlah diam!
Tanjung Priok, 3 Februari 2026